Sejumlah Komunitas Olahraga Keluhkan Mahalnya Tarif Sewa GBK

Klub Eagles Flag Football Jakarta sedang latihan di lapangan sofbol dua, Stadion Softball Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (16/10/2022)

JAKARTA (pelitaindo.news) – Sejumlah komunitas olahraga mengeluhkan tarif sewa lapangan di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Kendati demikian, mereka tetap memilih GBK sebagai tempat untuk berlatih secara rutin karena fasilitas di arena olahraga itu dianggap paling memadai.

Lapangan sofbol misalnya, Ketua Tim Eagles Flag Football Pandu Satya, saat dihubungi pada Rabu (26/10/2022), mengatakan, tarif sewa di Stadion Softball GBK, Jakarta terasa mahal. Apalagi bagi komunitas cabang olahraga (cabor) yang belum banyak diketahui masyarakat umum seperti flag football.

“Tarif di stadion sofbol itu dihitung per dua jam dan nominalnya berbeda-beda, tergantung jenis lapangannya, harinya, sama jamnya. Di stadion sofbol itu kan ada tiga lapangan, nah itu beda-beda harganya,” ujar Pandu.

Adapun tarif sewa di lapangan sofbol satu dan dua ialah Rp 500.000 untuk hari biasa, tepatnya pukul 06.00 hingga 16.00. Sementara pada pukul 16.00 hingga 22.00 ialah Rp 1.500.000. Untuk tarif akhir pekan, Rp 1.000.000 pada pukul 06.00 hingga 16.00 dan Rp 1.500.000 pada pukul 16.00 sampai 22.00.

Di lapangan sofbol tiga, tarif hari biasa ialah Rp 200.000 pada pukul 06.00 hingga 10.00, Rp 175.000 pada pukul 10.00 sampai 16.00, dan Rp 500.000 pada pukul 16.00 sampai 22.00. Di akhir pekan, tarif pada pukul 06.00 sampai 16.00 adalah Rp 250.000 dan Rp 500.000 pada pukul 16.00 sampai 22.00.

“Untuk komunitas olahraga seperti kami yang latar belakang pekerjaan anggotanya berbeda-beda memang terasa berat kalau masalah tarif. Ditambah kalau mau latihan harus ngumpulin orang dulu lalu dihitung total anggota yang mau ikut latihan. Sementara, sistem pembayaran sewa lapangan di GBK itu harus bayar dulu baru bisa menggunakan lapangannya,” kata Pandu.

Pandu bercerita, tim Eagles secara rutin menyewa lapangan sofbol GBK setiap akhir pekan. Meski tarifnya dirasa mahal, mereka tetap memilih lapangan sofbol GBK untuk berlatih. Alasannya karena secara infrastruktur, lapangan sofbol GBK-lah yang paling memadai. Selain itu, lokasi GBK yang strategis di tengah kota dirasa lebih mudah dijangkau ketimbang stadion lain.

Sebelumnya, Tala Tania, anggota komunitas Ultimate Frisbee Jakarta juga menuturkan hal serupa. Klubnya juga keberatan dengan tarif sewa lapangan sofbol yang mahal.

“GBK sudah sangat oke secara fasilitas. Rumput di lapangannya terawat dan areanya bersih. Terus kan di tengah kota juga jadi mudah dijangkau. Tetapi, secara harga sewa rasanya mahal banget,” kata Tania.

Frisbee juga termasuk salah satu cabor yang belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga komunitas olahraga tersebut belum begitu berkembang. Komunitas Ultimate Frisbee, kata Tania, secara rutin menggunakan lapangan sofbol GBK untuk berlatih setiap akhir pekan.

“Untuk latihan memang kami agak kesulitan mencari lapangan yang memadai dan murah. Di Jakarta sendiri, yah hanya GBK. Nah, hal-hal semacam ini yang rasanya bikin olahraga kita (frisbee) sulit bertumbuh. Sementara, kalau di negara-negara lain olahraga ini sangat bertumbuh,” ujar Tania.

Mendukung olahraga

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek GBK Rakhmadi A. Kusumo, menuturkan, tarif sewa lapangan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, disesuaikan juga dengan tingginya biaya pemeliharaan fasilitas.

“Untuk klub atau komunitas olahraga memang hitungannya komersial, jadi sistemnya sewa. Berbeda dengan pemusatan pelatihan nasional (pelatnas). Kami mengikuti amanah dari PMK untuk cabor yang terdaftar secara resmi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan ada surat rekomendasinya, tidak dikenakan biaya sewa atau gratis. Ini sebagai bentuk dukungan kami selaku pengelola fasilitas olahraga,” kata Rakhmadi saat ditemui di ruang pengelola lapangan sofbol GBK, Rabu (26/10) sore.

Bagi komunitas olahraga, ucap Rakhmadi, pengelola GBK sangat terbuka dengan pengajuan kerja sama jangka panjang. Pengelola juga bisa memberikan potongan harga tetapi disesuaikan dengan peraturan tarif yang berlaku, durasi pemakaian lapangan, dan penentuan waktu serta hari pemakaian lapangan.

“Angka (tarif) yang ditentukan bukan serta-merta mencari keuntungan, tetapi lebih kepada menjaga fasilitas. Mereka (komunitas olahraga) bisa menemui pihak pengelola terlebih dahulu terkait pengajuan kerja sama jangka panjangnya baru kita bisa membicarakan teknis biaya sewanya. Tentu kami sangat terbuka dengan komunitas olahraga. Ada banyak juga komunitas olahraga yang menggunakan kawasan GBK secara gratis, salah satunya komunitas sepatu roda yang menggunakan jalan gerbang B di stadion utama,” tutur Rakhmadi.

Rakhmadi menerangkan, apabila dipersentasekan, dukungan pengelola GBK untuk kegiatan olahraga ialah 70 persen, sementara 30 persennya untuk kegiatan non-olahraga. Hal ini dikarenakan visi dan misi GBK ialah menjadi kawasan yang multifungsi dan terintegrasi.

“Hampir seluruh kawasan fasilitas olahraga di seluruh dunia menerapkan sistem multifungsi. Ini juga kami terapkan dalam sistem pengelolaan GBK sehingga bisa digunakan untuk kegiatan non olahraga tanpa menghilangkan fungsi fundamentalnya,” ucap Rakhmadi menambahkan.

Solusi

Pengamat olahraga, Fritz E Simandjuntak, mengatakan, stadion di kawasan GBK memang didesain untuk olahraga prestasi. Sementara untuk komunitas olahraga yang cabornya belum banyak diketahui masyarakat umum, perlu melihat posisi cabornya.

“Mereka ingin harus memosisikan diri terlebih dahulu, apakah sebagai olahraga prestasi atau olahraga rekreasi. Kalau pengelolanya susah didekati, bisa coba dulu untuk mengajukan anggaran ke pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kalau langsung minta diskon ke pengelola GBK ya pusing juga pasti mereka kan harus adil ke semua komunitas,” kata Fritz.

Fritz mengatakan, saat ini, fokus pemerintah pusat ada pada olahraga prestasi. Kepada para komunitas olahraga yang cabornya belum banyak diketahui masyarakat umum, harus menjaga eksistensi dan menunjukkan prestasinya terlebih dahulu baru akan diperhatikan oleh pemerintah pusat.*(Sumber: Kompas)