KABUPATEN CIREBON (pelitaindo.news) – Rencana kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon pada tahun 2023 nanti akan fokus pada rehabilitasi dan rekontruksi pasca-pandemi Covid 19. Pemkab Cirebon akan fokus pada proses pemulihan dari keterpurukan seluruh aspek pembangunan dari dampak pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap dari nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 yang disampaikan Bupati di hadapan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (15/7/2022).
Menurut Imron, pada tahun kemarin banyak anggaran yang tidak terserap karena banyaknya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dengan membaiknya kondisi pascaditerjang pandemi Covid 19, menurut Imron, Pemkab Cirebon menargetkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pada tahun sebelumnya PAD Kabupaten Cirebon hanya berkisar Rp600 miliar, maka pada tahun 2023 nanti ditargetkan bisa mencapai Rp800 miliar lebih.
“Jumlah tersebut dihasilkan dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya,” ujar Imron.
Sedangkan prioritas pembangunan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 nanti, akan diarahkan pada sembilan program prioritas yang akan dijalankan. Yakni peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Kemudian perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.
Selanjutnya, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial.
Dan yang tak kalah penting, untuk mengurangi angka pengangguran pun Pemkab memprioritaskan program, yakni perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan.
“Untuk bisa menekan angka pengangguran terbuka pada kisaran angka 10,30 persen,” kata Imron.
Kemudian, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima, dan peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama.
Wacana tersebut diakui Imron belum final karena baru sebatas usulan dimana nantinya akan digodok di DPRD.
Sementara, rencana APBD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 nanti diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun. Nilai tersebut mayoritas diperoleh dari transfer Pemerintah Pusat, yakni sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian dari pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp1 triliun dengan proyeksi PAD-nya Rp810,8 miliar.
Ia menjelaskan, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana transfer umum, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp86 miliar. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,4 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik sebesar Rp319 miliar dan Dana Desa (DD) sebesar Rp471 miliar. Sedangkan pendapatan transfer antardaerah terdiri dari pendapatan dana bagi hasil provinsi sebesar Rp317 miliar dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp758 miliar.
Besarnya target DAK dan bantuan keuangan provinsi tersebut, lanjut Imron, didasarkan atas usulan resmi pemerintah daerah melalui masing-masing SKPD kepada Pemerintah Pusat melalui aplikasi KRISNA di Bappenas dan Musrenbang pada aplikasi SIPD Kemendagri.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2023 yang dialokasikan untuk belanja operasional direncanakan sebesar Rp2,8 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,7 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp1 triliun lebih, belanja hibah sebesar Rp39,9 miliar lebih dan belanja bantuan sosial sebesar Rp10,9 miliar lebih.
Imron menjelasakan belanja modal direncanakan sebesar Rp1 triliun lebih, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp399 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp264 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp387 miliar. Serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp492 juta. Pemkab pun mempersiapkan untuk belanja tidak terduga dengan nilai yang direncanakan sebesar Rp35 miliar.
Sedangkan penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang diprediksikan sebesar Rp215 miliar.
“Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp40 miliar dan penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp5 miliar. Sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp45 miliar. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp170 miliar,” pungkasnya. *(Diskominfo Kabupaten Cirebon)
