INDRAMAYU (Pelitaindo.news) – Belanja Operasi UPTD Workshop atau perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat patut dipertanyakan. Hal itu disampaikan langsung oleh Humas Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum DPP Cakra 13 Indramayu kepada Pelitaindonews, Selasa (21/02/2023).
Penggunaan Belanja Operasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran tahun 2022 Kabupaten Indramayu senilai Rp 440 juta itu diduga kuat tidak berdasarkan realisasi yang sebenarnya, sehingga adanya indikasi kerugian uang negara.
“Jadi, masa pemeliharaan alat berat sampai sebesar itu. Padahal, beberapa alat berat itu masih dalam keadaan normal,” ungkap dia.
“Untuk itu, patut diaudit oleh institusi yang berwenang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Workshop DPUPR Indramayu Ari Kurniawan menjelaskan, belanja operasi yang dikeluarkan senilai Rp 440 juta digunakan untuk biaya pemeliharaan alat berat baik itu Ekskavator ataupun mesin gilas.
“Jadi memang benar anggaran untuk Belanja Operasi nilainya Empat ratus juta sekian dan direalisasikan untuk pemeliharaan alat berat,” ungkap Ari, saat dijumpai awak media di ruang kerjanya.
Diterangkannya, bahwa sejumlah alat berat yang dilakukan pemeliharaan itu rata-rata dengan kerusakan ringan dan sedang dengan biaya Rp 20 juta setiap unitnya. Untuk jumlah nya kata Ari, sebanyak 53 Alat Berat terdiri dari mesin gilas 39 unit dan Ekskavator sebanyak 14 unit.
“Memang untuk alat berat normal semua dan siap pakai untuk melayani eksternal ataupun internal,” kata dia.
Tentang pendapatan yang diperoleh oleh Workshop selama tahun 2022 sebesar ples mines Rp 500 juta dan hanya mencapai 58 persen. Sedangkan target kata Ari, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kurang lebih senilai satu miliar rupiah.
“Lima ratus juta sekian lah mas pendapatan kita, hanya mencapai target 58 persen. Karena sekarang sudah banyak perusahaan penyedia jasa yang memiliki alat berat sendiri,” tukasnya. (Sanaji)
