Beranda Nusantara Warga Sukamulya Keluhkan Pengelolaan SPAM

Warga Sukamulya Keluhkan Pengelolaan SPAM

SPAM yang dibangun sejak 2023 dengan anggaran Rp 800 juta belum dirasakan manfaatnya oleh warga

CIAMIS (Pelitaindo.news) – Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan stunting meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup di masyarakat.

Lain dengan halnya masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis belum bisa merasakan dari hasil pembangunan SPAM di wilayahnya. Padahal SPAM yang dibangun sejak tahun 2023 dengan menelan anggaran Rp 800 juta, yang diharapkan masyarakat merasakan dan dirasakan manfaatnya.

Irsan selaku Ketua Karang Taruna beserta RT dan BPD pada awak media mengatakan bahwa SPAM yang dibangun di Dusun Cigalugur Girang yang menelan anggaran ratusan juta sejak tahun 2023 rencananya untuk disalurkan ke tiga Dusun yaitu Dusun Petir, Cigalugur dan Dusun Tengah tapi sampai sekarang masyarakat belum merasakan manfaatnya.

Salah satu warga di sekitar lokasi SPAM mengatakan, padahal dari pemerintah SPAM itu sudah diserahkan ke pihak Desa Sukamulya menurut kabar waktu itu akan dikelolanya oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) akan tetapi waktu itu ketua Bumdes, Agus yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Sukamulya otomatis Bumdes itu tidak berjalan karena tidak ada ketuanya.

Windani Nugraha Sekretaris Desa Sukamulya, Rabu (03/07/2024) mengatakan bahwa Bumdes Desa Sukamulya sampai saat ini belum terbentuk kepengurusannya dikarenakan ketua yang dulu sekarang menjabat Kepala Desa.

Mengenai SPAM yang ada di Desa Sukamulya Windani Nugraha mengakuinya memang sampai saat ini belum dikelola karena beberapa hal yang harus dibenahi mungkin salah satunya Bumdes itu sendiri dan belum dibicarakan dengan tokoh masyarakat apa mau dikelola oleh Bumdes atau oleh masyarakat.

Agus Sudrajat, Kades Sukamulya

Agus Sudrajat selaku kepala desa mengatakan terkait SPAM sudah diserahkan dari dinas DPUPRP Kabupaten Ciamis ke pihak desa di bulan Mei 2024. “Terhitung sejak bulan Juni harus dibahas sistem pengelolaannya bersama BPD, karena di situ ada retrebusi beserta mekanismenya, karena masyarakat ada yang paham dan tidak paham,” ujarnya.

Sementara itu menurut Kades Sukamulya, masyarakat taunya hanya mengalir, memakai dan gratis. “Awalnya desa itu lokus stunting kita desa diberi program SPAM itu,” tegasnya.

“Memang kita masih mencari waktu membahas dikarenakan ketua BPDnya PNS dan memang untuk BUMDES sendiri di desa Sukamulya belum terbentuk kepengurusannya,” pungkasnya. *(Nana S)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Terima kasih atas Koemntar Anda. Ikuti terus kontens portal ini.