BANDUNG (Pelitaindonews) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung tengah menggencarkan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Langkah tegas ini ditandai dengan serangkaian pemeriksaan maraton terhadap sejumlah pejabat tinggi daerah dan figur politik yang kini menjadi sorotan publik.
Pejabat dan Politisi Jadi Saksi Kunci
Dalam beberapa hari terakhir, penyidik Kejari Kota Bandung telah memanggil dan memintai keterangan sejumlah nama penting yang disebut-sebut mengetahui duduk perkara kasus tersebut. Mereka di antaranya:
- Wakil Wali Kota Bandung,
Beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta
Ketua Partai Nasdem Kota Bandung.
Pemeriksaan terhadap berbagai pihak lintas jabatan ini menandakan keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan jaringan luas di ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut.
Publik Nantikan Langkah Lanjut Kejari
Sorotan kini tertuju penuh pada Kejari Kota Bandung. Publik menanti langkah krusial berikutnya: apakah kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan apakah akan ada penetapan tersangka dari kalangan pejabat tinggi Pemkot Bandung.
Integritas Kejari Diuji
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, menyatakan bahwa kredibilitas institusi Kejaksaan kini tengah diuji.
“Tentunya kredibilitas, integritas, bahkan reputasi Kejaksaan Negeri Kota Bandung sedang dipertaruhkan,” ujar Tarmizi dengan nada tegas saat ditemui Jurnal Tipikor, Rabu (5/11).
Tarmizi menilai momentum penegakan hukum ini datang di saat kepercayaan publik terhadap kejaksaan tengah meningkat, sehingga setiap langkah Kejari akan menjadi barometer keadilan di mata masyarakat.
“Ekspektasi publik Bandung menaruh harapan besar bahwa Kejari Kota Bandung akan bekerja lebih profesional dan proporsional dalam mengusut tuntas gurita korupsi yang ada di Kota Bandung,” tambahnya.
BPKP pun berharap Kejari Kota Bandung dapat menjawab kepercayaan publik dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. (Red/Her)
