Kepala Biro HDI bersama para Tokoh Agama

JAKARTA (pelitaindo.news) – Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pada Februari 2024. Meski demikian, nuansa dan dinamika politiknya sudah terasa di tahun ini.  Berkenaan itu, Kementerian Agama telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan.

Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Akhmad Fauzin saat menghadiri penandatangan Nota Kesepahaman /MOU Program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit di MNC Tower Jakarta, Jumat (3/3/2023).

“Kementerian Agama telah menegaskan bahwa 2023 sebagai Tahun Kerukunan. Penegasan ini untuk memberi arah, saluran energi dan sinergi untuk menghadapi tantangan tahun politik yang biasanya menghangat atau bahkan memanas,” ujar Fauzin.

“Kita ingin tetap waras untuk memelihara kerukunan yang telah baik terbangun dan terbebas dari godaan-godaan penggunaan jalan pintas, adu domba antar identitas dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Fauzin yakin bahwa masyarakat sadar jika Indonesia adalah bangsa besar dan akan semakin maju. Negara ini, kata Fauzin, punya banyak modal, baik modal sosial maupun sumber daya alam.

“Tahun 2045 yang akan datang, adalah tahun emas sebagai puncak harapan dan kesuksesan bangsa Indonesia. Hal itu jangan sampai rusak hanya karena kontestasi atau kompetisi beberapa orang, yang sesaat pula, lima tahunan,” pungkas Fauzin.

Tampak hadir, Ketua Pelaksana Kegiatan Program Lintas Agama dan Warung Kerukunan Indonesia Bangkit dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) pendeta Gomar Gultom, S.Th, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bewa Tenaya, Ketua Umum Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia (WALUBI) Bhikku Sannano Darmawan, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Xs Budi S.Tanuwibowo. (Kontributor: Moh Khoeron)