Oleh : Veronica
Modusinvestigasi.Online, Dana sebesar Rp 3,7 triliun tidaklah berlebihan karena akan dibagi dua, Kemendikbud-ristek pusat Rp 1,3 triliun dan Rp 2,4 triliun didistribusikan ke pemerintah daerah.
“Perincian bahwa anggaran Rp1,3 triliun dari pusat digunakan untuk 189.840 unit laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor, dan 45 speaker,” paparnya.
Sementara anggaran Rp2,4 trilun yang didistribusikan ke pemerintah daerah akan digunakan untuk 284.147 laptop, 17.510 wireless router, 10.799 proyektor beserta layar, 10.799 konektor, 8.205 printer, dan 6.527 scanner.
Dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ada 6 perusahaan dalam negeri yang disebut akan menjadi mitra pemerintah dalam proyek tersebut. Yakni PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonusa, PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia.
Laptop merek Zyrex yang diproduksi PT Zyrexindo Mandiri Buana dan telah memiliki TKDN di atas 25 persen paling murah dibanderol dengan harga Rp 5,9 juta, dan paling mahal Rp 6,8 juta. PT Zyrexindo Mandiri Buana akan mendapat jatah sebanyak 165 ribu laptop dengan anggaran Rp 700 M.
PT Tera Data Indonusa memiliki laptop lokal merek Axioo. Laptop dengan Chrome OS paling murah dibanderol dengan harga Rp 6,49 juta dan paling mahal Rp 6,8 juta. Kemudian Chromebook yang diproduksi PT Supertone memiliki harga Rp 6,4 juta.
Chromebook buatan PT Evercoss Technology Indonesia dibanderol dengan harga Rp 6,8 juta. PT Bangga Teknologi Indonesia memiliki chromebook dengan merek ADVAN seharga Rp 6,49 juta. Acer Manufacturing Indonesia memiliki chromebook dengan harga bervariasi, mulai dari Rp 5,9 juta hingga Rp 9,6 juta.
Mereka akan berkolaborasi dengan Google untuk memproduksi laptop Chromebook dan memanfaatkan potensi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai pemasok tenga kerja agar bisa mencapai target jutaan produksi dalam beberapa tahun ke depan.
Wikan menyatakan jika kolaborasi antara Google, industri elektronik lokal, dan vokasi ini bertujuan memberikan seperangkat keterampilan yang lebih luas dalam bidang industri manufaktur dan teknologi informasi di kalangan anak muda.
“Lebih lanjut, ini akan menjadi inisiatif membangun pilar perekenomian nasional karena diprediksi akan menghasilkan Chromebook yang potensial yang bisa diekspor ke luar negeri, di samping sebagai fasilitas pendukung pembelajaran digital,” ujarnya.
Potensi Korupsi dan Monopoli
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengadaan laptop untuk menunjang pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19. Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan, ada hal penting lain yang lebih mendesak untuk dipenuhi oleh pemerintah.
“Yang diperlukan saat ini adalah pemerataan bantuan kuota internet. Bahkan jaringan listrik dan jaringa internet saja belum merata. Menurut kami, pengadaan laptop ini bisa masuk dalam prioritas kesekian,” kata Dewi.
ICW juga mempertanyakan motif pemerintah dalam proyek pengadaan laptop yang menelan anggaran total Rp 3,7 triliun tersebut. Di satu sisi, disebutkan untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi pendidikan, tapi di sisi lain disebut untuk menggenjot perekonomian lokal dengan menggandeng perusahaan produsen laptop dalam negeri.
“Ini pertanyaan penting, mau memperlancar program digitalisasi pendidikan atau mau menggenjot perekonomian domestik?” ujar Dewi.
ICW berkesimpulan bahwa program pengadaan laptop ini belum matang karena mereka tidak menemukannya dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP.
“Kami tidak melihat program ini sebagai rencana yang matang karena tidak ada dalam Sirup LKPPK Kemendikbud-ristek,” ucap Dewi.
Lebih jauh, Dewi menyebutkan ada beberapa potensi korupsi dalam program pengadaan laptop ini. Rencana yang tidak matang berpotensi menimbulkan praktik mark-up anggaran dan pungli di pemerintah daerah.
