Sempat Ricuh Unjuk Rasa Mahasiswa (PMII) Dan (IPPNU) Di Gedung DPRD Pangandaran Menyampaikan Aspirasi Terkait PAHE 

Modusinvestigasi.Online | Pangandaran – Unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU), yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Santri (ALMASA) Kabupaten Pangandaran untuk mempertanyakan keberlangsungan program Pangandaran Hebat (Pahe) yang merupakan program andalan pemerintah kabupaten Pangandaran, kegiatan aksi unjuk rasa tersebut di depan gedung DPRD kabupaten Pangandaran dan sempat ada aksi saling dorong dengan Aparat Keamanan. Senin (7/6/2021).
Dari pantauan KMI dilapangan, Kericuhan berawal saat mahasiswa merasa kesal atas tidak hadirnya Ketua DPRD, padahal para aksi sudah di temui oleh Anggota DPRD dari komisi 1 dan komisi 4, merasa tidak puas akhirya peserta aksi langsung ingin menerobos untuk masuk ke ruang Paripurna namun di halangi oleh pihak Kepolisian, TNI, dan SatPol PP Kabupaten Pangandaran sehingga aksi saling dorong pun terjadi.
Pada saat terjadi aksi saling dorong dengan aparat, dua orang peserta aksi tak sadarkan diri diduga kena benturan, ketegangan juga sempat terjadi saat peserta ingin memasuki gedung paripurna dan aksi terlibat saling dorong.pun tak terhindarkan.
Kepada LHI, Ketua PMII Kabupaten Pangandaran Yusuf Sidik menyampaikan maksud kedatangannya  ke gedung DPRD ingin menemui ketua beserta Anggota DPRD Pangandaran dengan tujuan ingin menyampaikan tuntutannya, ada sembilan poin yang akan di sampaikan kepada DPRD diantaranya:
1. Kami meminta DPRD Pangandaran untuk menyelesaikan program pangandaran mengaji yang sampai saat ini guru ngaji belum menerimanya,
2. Kami meminta DPRD Pangandaran mengkoordinasikan dan menindak kepada pihak eksekutif dalam menangani progaram Pangandaran Hebat (PAHE) antara dilanjut atau tidak dilanjut dalam waktu maksimal 5X24 Jam
3. Kami meminta DPRD Pangandaran harus menuntut Kepada pihak eksekutif untuk merealisasikan program Pangandaran Hebat (PAHE) Tahun 2020, jika tidak ada dalam perencanaan tahun 2020 maka DPRD Pangandaran harus bertanggung jawab.
4. Kami meminta DPRD Pangandaran harus memberikan ketegasan kepada pihak eksekutif agar memperjelas anggaran teknis pelaksanaan dan mekanisme dalam merealisasikan program Pangandaran Hebat (PAHE) dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Hebat.
5. Kami meminta transparansi data audit anggaran Pangandaran Hebat tahun 2020 diberikan kepada kami dalam kurun waktu 2X24 Jam.
6. Kami menuntut DPRD Pangandaran untuk menindak pihak eksekutif mengenai program Pangandaran Hebat (PAHE) yang tidak berjalan.
7. Kami meminta DPRD Pangandaran untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kebebasan berpendapat di wilayah Kabupaten Pangandaran.
8. Kami menuntut keras kegiatan reperesi terhadap kebebasan media pers di kabupaten Pangandaran
9. jika tuntuntan ini tidak di tindak lanjutkan maka kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak.
Yusup Sidik menambahkan, aksi saling dorong yang tejadi dengan aparat keamanan, itu merupakan bentuk kekesalan dari kami, karena kegiatan seperti ini sudah kedua kalinya dalam kurun waktu empat hari, namun kita masih bisa ditemui oleh ketua DPRD Pangandaran.

Sehingga kami merasa sangat geram sekali, nah Inilah yang memicu kami untuk melacak atau mencari kedalam gedung DPRD, tapi kami tidak di perbolehkan untuk masuk sehingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan, paparnya.
Kami menilai DPRD Pangandaran hari ini sudah mati, karena pungsi pengawasanya tidak ada terutama pada program-progaram yang tadi kita sampaikan, ada pangandaran mengaji ada pangandaran hebat, nah ini tidak suara apapun dari DPRD Pangandaran, padahal jelas teman teman-teman yang duduk di kursi DPRD ini di pilih oleh rakyat, tapi kenapa disaat masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya mereka tidak ada di tengah-tengah kita sebagai masyarakat, jadi bagai mana mau memperjuangkan hak rakyatnya, di suruh mendengarkan pun tak datang.
Usai kegiatan aksi unjuk rasa, Solehudin ketua Komisi 1 mengatakan, semua tuntuntan dan aspirasi dari teman teman Mahasiswa dan santri yang tergabung pada Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU), yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Santri (ALMASA), pada perinsifnya kami mengapresiasi atas semua yang sudah disampaikan mewakili masyarakat.
Perlu kita semua ketahui bahwa DPRD sudah menindak lanjuti.
Masih kata Solehudin, saya sebagai pimpinan komisi 1 DPRD Pangandaran, bersama pimpinan komisi IV uang membidangi persoalan ini sudah berkoordinasi dengan Bupati Pangandaran bawasannya  apa yang menjadi tuntutan teman teman mahasiswa itu akan di tindak lanjuti dengan partner kerja dan seluruh kepala sekolah di kabupaten Pangandaran dan itu akan di laksanakan pada hari Rabu besok, dan itu barangkali jawaban yang dapat kami sampaikan.

“Intinya DPRD sudah melakukan upaya upaya konsultasi dan koordinasi, dalam hal ini Bupati juga sudah mendengar semua yang menjadi tuntutan mahasiswa yang mewakili masyarakat Dan tadi hasil komunikasi Komisi I dan Komisi IV dengan Bupati Pangandaran, nanti akan di tindak lanjuti dengan memanggil para kepala sekolah dari semua tingkatan sekabupaten Pangandaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di sampaikan oleh teman teman mahasiswa.
Solehudin juga menambahkan, tadi terjadi saling dorong dengan aparat keamanan saat aksi karena para mahasiswa ingin ditemui langsung oleh Ketua DPRD Pangandaran, karena siludah datang beberapa kali kesini, tapi bersamaan datangnya teman teman mahasiswa ketua DPRD selalu ada agenda kegiatan keluar kota dan untuk hari ini beliau sedang sakit, jadi tidak mungkin untuk hadir di tengah teman teman mahasiswa, Pungkasnya.
Sebelum membubarkan diri, seluruh peserta aksi menyempatkan untuk menyanyikan lagu Indonesia raya.*(Budi Setiawan)