INDRAMAYU (Pelitaindo.news) – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (19/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai bernada rasis dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
Massa aksi berasal dari gabungan LSM, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga warga Indramayu. Sejak pagi hari, mereka berkumpul di kawasan Sport Center Indramayu, kemudian bergerak menuju Pendopo melalui long march Jalan Jenderal Sudirman.
Setibanya di lokasi, massa langsung memadati area pendopo yang selama ini diketahui menjadi tempat berkantornya Stafsus Bupati. Namun kekecewaan muncul lantaran Salman tidak menemui massa aksi, meski tuntutan utama adalah klarifikasi langsung atas pernyataannya.
“Orang Indramayu tidak pengecut. Jika saudara Stafsus Bupati Indramayu, Salman, jantan dan tidak pengecut, temui kami di sini untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang bernada rasis,” teriak salah satu orator aksi, Sekjen BPPKB Kabupaten Indramayu, Beni, dalam orasinya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menekankan pentingnya etika, adab, dan tanggung jawab pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik sosial.
Koordinator Umum AWDB, Asmawi Day, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga secara damai dan konstitusional.
“Kami menuntut klarifikasi terbuka agar polemik ini tidak terus berkembang dan memicu kegaduhan sosial di Indramayu,” ujarnya.
Setelah rangkaian orasi, aparat kepolisian memfasilitasi audiensi antara perwakilan massa dengan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu. Namun pertemuan tersebut dinilai tidak memenuhi harapan, karena massa tidak dapat berdialog langsung dengan Salman maupun Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Perwakilan massa hanya ditemui Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso.
Kondisi ini memicu kekecewaan lanjutan. Sekjen BPPKB Banten, Beni, menegaskan bahwa pihaknya belum puas dengan hasil audiensi tersebut.
“Kami akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Kami ingin berhadapan langsung dengan Salman untuk mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan aksi, Tomi Susanto. Ia menyebut aksi ini sebagai peringatan awal dan masih membuka ruang dialog.
“Kami datang dengan itikad baik dan cara damai. Tapi aspirasi ini harus dijawab secara jelas. Jika tidak, tentu ada langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Tomi, didampingi Andri Prayitna.
Tomi juga menegaskan tuntutan agar Salman dicopot dan angkat kaki dari Indramayu, bahkan mendesak agar yang bersangkutan dikembalikan ke daerah asalnya sebagai bentuk konsekuensi atas ucapannya yang dinilai rasis, tidak beretika, dan tidak menghormati kultur masyarakat Indramayu.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi, di antaranya BPPKB, Penjara, Manggala, WN 88, Pemuda Pancasila, IMI, XTC, PASKAS, Kiansantang, GIBAS, dan Brigade 08.
Hingga berita ini diturunkan, Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa.
“Aspirasi dari rekan-rekan kami tampung dan akan disampaikan kepada pimpinan,” ujar Kasat Pol PP Indramayu, Teguh Budiarso.
Redaksi Pelitaindo.news tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait, khususnya Stafsus Bupati Indramayu. Namun hingga berita ini dipublikasikan, Salman belum merespons konfirmasi awak media. (Sn)
