Modusinvestigasi.Online, Bandung – Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data, dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan Covid-19 dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan.
Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab program Pikobar sulit dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.
Oleh karenanya, permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi aplikasi Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto.
Selain itu permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.
“Pemprov harus berpikir ulang mengenai aplikasi Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran angka pasien, berapa angka sebenarnya,” ungkap Bambang sebagaimana dilansir dari keterangan resminya, Minggu 25 Juli 2021.
“Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa,” lanjutnya.
Pihaknya pun menyoroti terkait kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien Covid-19 maupun pasien non-covid. Bambang menekankan, pasien non-covid pun harus mendapatkan penanganganan maksimal.
(Red/MI)
