Modusinvestigasi.Online, Bogor – Proyek jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur sempat bikin geger beberapa waktu lalu. Proyek jalan alternatif untuk memecah kemacetan jalur Puncak, Bogor ini sempat menuai pro dan kontra. Di tingkat pemda kabupaten dan provinsi ada keinginan kuat, tapi belum dapat tanggapan dari pemerintah pusat.
Proyek ini dalam tahap untuk masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2022 pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah, terutama Kabupaten Bogor dan Cianjur saat ini masih mencicil pembebasan lahan untuk jalan dengan anggaran yang terbatas.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Mulyadi yang merupakan dapil wilayah Bogor ini ingin sekali proyek jalur Puncak II ini bisa terlaksana. Pihaknya terus memperjuangkan supaya pembangunan jalur alternatif ke Puncak, Bogor ini masuk dalam Rencana Anggaran Kerja Kementerian PUPR tahun 2022.
“Saya di samping komisi V juga di Badan Anggaran, artinya saya masih berjuang selama belum ketuk palu dari anggaran. Makanya bersama mitra komisi V negara harus hadir di Puncak, ini menjadi solusi kemacetan jalur lintas Bandung – Cianjur – Puncak yang eksisting. Melihat beban puncak yang luar biasa,” kata Mulyadi kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).
Mulyadi mengatakan sampai saat ini masyarakat kabupaten Bogor – Cianjur sudah hibahkan banyak lahan untuk jalur pembangunan jalur ini. Pemerintah kabupaten Bogor juga sudah mendorong pembangunan jalur puncak II ini.
Ia bilang pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sudah mencicil pembebasan tanah. Namun anggaran itu masih belum cukup untuk melanjutkan ke proses pembangunan.
“Dengan keterbatasan APBD mereka mencicil untuk proses buka lahan, dengan dana Rp 5 miliar kerja sama dengan TNI Kodim di Bogor. Mana cukup itu untuk bangun jalan sepanjang 49 Km. Dengan anggaran infrastruktur (PUPR) lebih dari Rp 100 triliun, itu (Jalur Puncak II) selesai dengan hanya Rp 1,2 triliun,” jelasnya.
Sebelumnya pembangunan Jalur Puncak II ini tidak masuk dalam rencana anggaran pembangunan Kementerian PUPR. Mulyadi sempat geram dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V, bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, pada Rabu (9/6/2021).
Mulyadi mengatakan persoalan daerah puncak ini tidak hanya kemacetan, tapi jalur puncak II ini juga dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar yang terhalang transportasi yang mahal.
“Selama belum ketuk palu saya akan perjuangkan. Potensi wisata jalur puncak dua ini tidak kalah bahkan lebih banyak. Ini harus diperhatikan karena wisatawan lokal pun rutin ke puncak. Tidak kalah dengan 5 prioritas destinasi wisata saat ini,” jelasnya.
“Kita komisi V komitmen memperjuangkan, saya juga sudah bertemu dengan Pak Luhut Binsar, Bappenas, Menko Perekonomian, mendukung hal ini akan membicarakan dengan Kementerian PUPR, mudah-mudahan tidak lip service,” tambahnya.
(Vhe/MI)
