TANJUNGPINANG (pelitaindo.news) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN Tahun 2023 Provinsi Kepri Riau untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Acara penandatanganan kontrak kerja bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan non ASN itu berlangsung di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Ansar mengungkapkan pentingnya peran guru dalam pembangunan. Hal itu menjadi konsen pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Misi “Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”.
“Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para Tenaga Kependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, pustakawan dan lain-lain, yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan,” ujarnya, Senin (13/2/2023), seperti dikutip dari jpnn.
Adapun Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari, Staf khusus Gubernur Suyono dan Nazaruddin dan Kepala Cabang BSI Tanjungpinang Ari turut hadir dalam acara tersebut.
Selain itu, Kepala Sekolah serta Koordinator Pengawas SMAN, SMKN dan SLBN Se-Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, serta beberapa perwakilan OPD Provinsi Kepulauan Riau juga turut hadir.
Dalam keterangan resmi Diskominfo Provinsi Kepri menyebutkan jumlah PTK Non ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.575 orang.
Rinciannya terdiri atas 113 orang di Kabupaten Kepulauan Anambas, 694 orang di Kota Batam, dan 269 orang di Kabupaten Bintan.
Kemudian 461 orang di Kabupaten Karimun, 252 orang di Kabupaten Lingga, 345 orang di Kabupaten Natuna, serta 441 orang di kota Tanjungpinang.
Lebih lanjut, Ansar menjelaskan pihaknya terus berusaha memberikan penghargaan untuk guru dan tenaga pendidik Non ASN.
“Antara lain, Pemprov Kepri akan kembali memperpanjang kontrak kerja para honorer di lingkungan pemprov dan telah mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan pengadaan tenaga pendidik Non-ASN ini yang Insya Allah akan kita teruskan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Kemudian, Ansar menuturkan ada pada Juli 2022 lalu dalam RAKORNAS Kepegawaian di Batam, Pemprov Kepri memberikan penguatan terhadap Honorer termasuk tenaga pendidik Non ASN dengan usulan untuk mempertimbangkan kembali atas rencana penghapusan honorer terhadap KemenPAN-RB dan BKN.
Hal itu karena pihaknya masih sangat membutuhkan peran nyata dari tenaga honorer dalam pembangunan khususnya dalam pembinaan SDM yang berkualitas.
Di sisi lain, Anas menuturkan pihak Pemprov Kepri telah melakukan seleksi CASN PPPK sejak 2021 lalu.
Menurutnya, guru PTK Non-ASN ada yang sudah dinyatakan lulus ASN PPPK untuk seleksi tahap 1 dan 2 tahun 2022 yang berjumlah 649 orang.
Ansar mengatakan semua kategori yang telah lulus akan segera diproses dan diserahkan SK-nya pada awal tahun 2023 ini.
Selanjutnya seleksi CASN PPPK formasi 2023 juga masih akan berlanjut di pertengahan tahun ini.
Dia pun berharap status guru ke depannya akan makin baik, khususnya bagi yang belum mendapatkan status ASN PPPK.
Tak lupa, Ansar mengucapkan terima kasih kepada para pendidik dan tenaga kependidikan karena perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.
Ansar mengatakan dalam Indeks Pendidikan Tahun 2021, Kepri menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi se-Indonesia.
Dengan Angka Partisipasi Sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14 persen, pada 2022 sebesar 84,54 persen dan 2021 sebesar 84,40 persen. (*)
