JAKARTA (pelitaindo.news) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Pertamax naik. Keputusan pemerintah itu ramai-ramai dikritik oleh partai oposisi hingga kalangan buruh.
Harga BBM jenis Pertalite hingga Pertamax naik mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu (3/9). Alih-alih Jokowi saat menaikkan harga BBM yakni menyesuaikan harga.
“Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” kata Jokowi di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.
“Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus,” kata dia.
Jokowi mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.
“Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit,” ucap dia.
“Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan,” tambahnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif merinci harga BBM yang naik, antara lain: Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter.
Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.
Demokrat Tolak Harga BBM Naik
Partai Demokrat (PD) mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara karena membuat rakyat menderita. Demokrat ingin pemerintah membatalkan harga BBM yang sudah naik.
“Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat,” kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9).
Menurut Wasekjen Demokrat ini, Presiden Jokowi tak mempedulikan suara masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan. Kenaikan harga BBM, menurut Irwan, berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
Harga BBM naik juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula. Karena itu, Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM.
“Sektor-sektor lain akan terdampak kenaikan BBM, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain. Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan, yaitu 3,3 persen. Kenaikan harga BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta-merta menambah kemiskinan,” ucap Irwan.
“Kami nyatakan menolak kenaikan BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan BBM!” tegasnya.
Buruh Demo Besar-besaran 6 September
Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September.
Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September.
Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9).
Aksi ini juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” imbuhnya. (*)
