pelitaindonews, Sumedang – Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara Daring, Selasa (14/9).
Rakernas tersebut merupakan agenda strategis tahunan Kementerian Keuangan RI sebagai ajang koordinasi dan konsolidasi para pengelola keuangan Negara.
“Tema yang diangkat pada tahun ini adalah “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi”,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto.
Ia melaporkan, puncak Rakernas Akuntansi diikuti oleh 1000 orang yang terbagi dalam ruang zoom meeting maupun live streaming melalui chanel Youtube Kementerian Keuangan RI.
“Acara puncak terdiri dari tiga agenda, yaitu penyerahan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil meraih Opini WTP untuk kategori 15 kali, 10 kali dan 5 kali atas laporan keuangan 2020 secara simbolis oleh Menteri Keuangan, Launching Buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Talkshow,” ujar Dirjen.
Sebelum puncak acara, kata Hadiyanto, pada 16 Agustus 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan secara online meliputi Lomba Cerdas Cermat, Lomba Tiktok, Lomba Menulis, Coaching Clinic dan Webinar Generasi Keren Peduli APBN.
“Ketiga lomba ini mendapatkan animo yang tinggi, baik dari kalangan ASN, mahasiswa dan masyarakat umum. Begitu pula dengan empat kelas online Coaching Clinic dan Webinar,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020.
“Dari 86, ada 84 Kementerian dan Lembaga. Artinya 97,7% (meraih Opini WTP). Peningkatan kualitas merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan sederhana di tengah-tengah pandemi,” kata Menkeu.
Selain itu, pencapaian positif juga dialami pada pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020, terdapat 486 dari 542 pemerintah daerah mendapat opini WTP atau sekitar 89,7% yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten.
“Dalam situasi yang extra ordinary ini tentu bukan suatu hal yang mudah.Saya berterima kasih kepada mereka yang tekun menangani Covid-19, baik dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi dengan menggunakan anggaran yang responsif dan bergerak fleksibel karena Covid-19 bukan tantangan yang statis,” kata Menkeu.
Di sisi lain, Menkeu juga berharap kepada K/L dan Pemda yang saat ini belum mendapatkan Opini WTP agar dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dan terukur dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Saya berharap K/L dan Pemerintah Daerah dapat memperbaiki temuan BPK berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dan auditornya. Sinergi dan komunikasi auditor dengan auditee merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dan ini akan membangun negara Indonesia yang kuat dan bermartabat,” pungkasnya.
(Ade MS)
