INDRAMAYU (Pelitaindonews) – Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026), berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-Alun Indramayu dilaporkan mengalami kerusakan akibat aksi massa.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap Program Strategi Nasional (PSN) revitalisasi tambak ikan di Pantura Jawa Barat. Program yang berjalan pada 2025–2026 itu bertujuan mengoptimalkan 20.413 hektare lahan tidak produktif menjadi kawasan budidaya ikan nila salin berkelanjutan berbasis teknologi IPAL.
Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas tambak secara signifikan, dari 0,6 ton menjadi 144 ton per hektare per tahun, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp30,65 triliun. Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu membuka lebih dari 119 ribu lapangan kerja serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun, KOMPI yang dipelopori H. Juhadi menilai program tersebut tidak berpihak kepada petambak lokal. Mereka menolak skema kemitraan yang dinilai berpotensi memiskinkan masyarakat pesisir.
“Masyarakat Indramayu tetap menjunjung kesantunan dan tidak boleh anarkis. Hari ini kita hanya menyampaikan aspirasi. Kalau tidak ada kemitraan yang adil, lebih baik kita tolak saja karena akan memiskinkan petani tambak. Mari kita pulang dengan santun,” ujar Juhadi dalam orasinya.
Meski sempat diimbau untuk membubarkan diri secara tertib, situasi di lapangan berubah saat massa mulai meninggalkan lokasi. Sejumlah peserta aksi justru meluapkan emosi dengan merusak fasilitas umum di area Alun-Alun.
Kerusakan terlihat pada berbagai sarana publik, seperti kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu hias, pot bunga, hingga Tugu Nol Kilometer. Selain itu, papan informasi dan ornamen bola yang menjadi ikon kota juga tidak luput dari aksi perusakan.
Sejumlah warga menyayangkan tindakan anarkis tersebut. Mereka menilai aksi penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara damai tanpa merusak fasilitas yang dibangun dari uang rakyat.
“Kalau mau aksi, silakan saja. Kalau belum bisa bertemu bupati, bisa dijadwalkan audiensi berikutnya. Bukan malah merusak fasilitas umum,” ujar Sai, salah seorang warga.
Warga juga menegaskan bahwa fasilitas publik merupakan milik bersama yang harus dijaga. Mereka meminta pihak yang bertanggung jawab atas aksi perusakan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. (Sn)
