Modusinvestigasi.Online | Cigugur – Pemerintah Desa (Pemdes) Campaka, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, telah melaksanakan program Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2021 tahap I.
Dalam pelaksanaannya, salah satunya direalisasikan untuk pembangunan jalan dengan metode rabat beton.
Menurut narasumber dari masyarakat Campaka, bahwa pekerjaan rabat beton itu, hasilnya tidak memuaskan.
Terbukti hanya dalam hitungan waktu dan baru selesai di kerjakan sudah terlihat terkelupas semenya dan bergelombang kondisi jalan ada yang retak itu sudah mengalami kerusakan, atau amburadul.
Dari hasil investigasi, dan pantowan awak media di lapangan yang dengan disertai data foto, kamis (10/6/2021) pukul 13.00 WIB, bahwa pekerjaan rabat beton itu diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ataupun spesifikasi tekhnis yang sudah ditetapkan standar oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
” Hingga ada dugaan mengurangi kualitas pekerjaan, sehingga bermuara dan terindikasi merugikan keuangan negara, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Anti Korupsi.
Bahkan, dugaan adanya unsur korupsi, diperkuat oleh keterangan beberapa narasumber yang bisa dipercaya.
Bahwa menurut sepengetahuan narasumber, anggaran DD tahun 2021 tahap I yang dikeluarkan untuk pekerjaan rabat beton dusun Campaka jalan Pasir Pari Harummandala , biayanya sekitar Rp. 50 242.300 dengan Volume P.100 m L.3 m T.15 M.
Proyek jalan tersebut di anggap cacat, sebelum di sahkan secara aturan lelang dan di bentuknya tim 11, TPK, proyek jalan Pasir Pari sudah selesai di kerjakan pihak ke 3 secara dana talang.
Gimana proyek Jalan Pasir Pari mau bagus aturan nya pun tidak di tempuh, dan yang kami herankan Ko bisa Suplayer bisa membuat SPJ pencairan sedang TPK juga belum di bentuk dan di berikannya SK, sistem lelangpun belum di laksanakan dan kami menduga di sini ada Mar,Up harga dari Supllayer ini jelas ada permainan anatara suplayer dan kepala desa atau pihak ke tiga yang di tunjuk kepala desa, di sini terlihat jelas kepala Desa Campaka sudah melanggar aturan dan tidak trasparan kepada masarakatnya sendiri ujar warga yang enggan di sebutkan namanya.
Dari Hasil pengerjaan fisik proyek pemerintah Desa Campaka yang cacat dan ada dugaan tidak sesuai spek, pada tahun 2021, bergulirnya dana desa tahap 1 diduga kuat karena pihak Desa tidak menggunakan jasa konsultan untuk kajian kaidah teknik kegiatan pembangunannya.
Padahal, dalam Permendagri nomor 114 pasal 41 ayat 2 dan 3, kemudian didukung Perbup Nomor 8 tahun 2016, tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa, memperbolehkan pihak desa menggunakan dana desa maksimal 1 persen, untuk membiayai jasa konsultan teknis tersebut.
Warga pun mengatakan, hasil pengerjaan proyek di desa yang tidak sempurna itu, penyebab utamanya karena SDM di desa gagal melakukan kajian teknik.
Padahal, dalam aturan yang melandasi penggunaan dana desa untuk pengadaan barang dan jasa, dibenarkan pihak desa memfasilitasi konsultan dalam mendampingi pengkajian kaidah teknis di setiap pembangunan fisik milik desa tuturnya.
Ekbang desa Cemppaka Dede membenarkan pekerjaan jalan Pasir Pari tersebut baru perencanaan belum di adakan nya Musawarah dengan BPD Tim lain nya, berikut saya sebagai TPK dan saya belum bisaa menerima pekerjaan tersebut. Akan saya cek dulu apa itu sesuai Dengan RAB dan saya pun bingung dengan adanya pemadatan yang 30 Meter sedang pemadatan harusnya 100 meter, dan saya masih menolak serah terimah sebelum ada musawarah dikatakan Dede di ruang tamu desa Cempaka dan kami pun belum bisa melaksanakan musawarah dan saya masih belum menerima laporan Adimitrasi nya mau seperti apa dan kami belum bisa serah terima dari rekanan karena saya masih bingung untuk menerimanya, pemberitauannya juga tidak ada dan saya harus bertanggung jawab sebagai TPK untuk mengurus admitrasinya harus gimana saya sedang pembelian matrial pun harganya berapa pun itu saya belum tau dan harus menyingkronkan dengan harga yang ada di RAB paparnya Dede selaku TPK.
Menurut Kades Cempaka Wawan untuk lebih jelas nya rekanan yang mengerjakan itu Terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan itu, saya sudah menolak untuk di kerjakan karena ini belum bener, dan untuk mengolah Dana Desa kan harus benar papar Wawan.
Wawan menambahkan Untuk menggunakan Dana Desa harus benar tidak bisa keinginan sendiri tapi tetap memaksakan di kerjakan.
Kades Wawan menjelaskan Waktu itu desa belum ada dana dan dia memaksa meminta di kerjakan itu pun apa mungkin terkaper oleh Dana Desa DD sedang dana desa turun tahap 1 di bagi 2 ini baru 50 persen, anggaran juga tidak mungkin terkaper untuk itu, belum Copid , BLT, DLL makanya saya belum bisa memutuskan kalau itu ada anggaranya tandanya.
Dikala saya berbicara sama BPD kalau memang mau di paksakan silahkan musawarah di wilayah atas dasar kesepakatan kata BPD bilang udah, kalau memang saya tidak trasfaran disini kan sudah musawarah sama BPD kepala Dusun, dikatakan Wawan lewat tlp WhashApp jumAt 4/6/2021, Ungkapnya.*(Budi Setiawan)
